Pengaduan Dapat Disampaikan di Tlp: 581323 / 3632216, Fax: 581326 / 3616430, email: bbkp.makassar@gmail.com dan di website www.bbkp-makassar.com



Standar Pelayanan Publik

DASAR HUKUM

  1. Undang – Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
  2. Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
  3. Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan;
  4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor GKE / M.PA / 7 / 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  5. Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
  6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  7. Peraturan Menteri Pertanian No 22 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Keerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkup Badan Karantina Pertanian;
  8. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  9. Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  10. Undang - Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
  12. Peraturan Pemerintah No 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  13. Peraturan Menteri Pertanian No 78 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;
  14. Peraturan Menteri Pertanian No 77 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian;
  15. Anonim. 2008. SNI ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu Persyaratan Badan Standardisasi Nasional Jakarta;
  16. Anonim. 2008. SNI ISO/IEC 17025:2008. Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian danLaboratorium Kalibrasi Badan Standardisasi Nasional Jakarta.

PERSYARATAN PELAYANAN

Setiap media pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) yang dimasukkan ke dalam wilayah negara RI (Impor)/dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain dalam wilayah negara RI (Domestik), serta yang dikeluarkan dari wilayah negara RI (Ekspor), maka diwajibkan :

  1. Dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit/area asal bagi hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain
  2. Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan
  3. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi media pembawa hama dan penyakit ikan dan media pembawa organisme pengganggu tumbuhan yang akan dikeluarkan dari wilayah negara RI apabila disyaratkan oleh negara tujuan.

ALUR TINDAKAN MEDIA PEMBAWA HPHK/OPTK KATEGORI TINGGI

STANDAR WAKTU LAYANAN BERDASARKAN KATEGORI MEDIA PEMBAWA OPTK KATEGORI RESIKO TINGGI

STANDAR WAKTU LAYANAN BERDASARKAN KATEGORI MP HPHK RESIKO TINGGI

BBKP MAKASSAR 2016

NO

JENIS KOMODITAS

GOLONGAN

RESIKO

KODE HS

SLA MAX

1

Sapi bibit

A

Tinggi

0102.21.00.00

21

2

Kambing bibit

A

Tinggi

0104.20.10.00

21

3

Ayam

A

Tinggi

0106.39.00.00

21

STANDAR WAKTU LAYANAN BERDASARKAN KATEGORI MEDIA PEMBAWA OPTK KATEGORI RESIKO TINGGI

STANDAR WAKTU LAYANAN BERDASARKAN KATEGORI MP OPTK RESIKO TINGGI

BBKP MAKASSAR 2016

NO

JENIS KOMODITAS

GOLONGAN

RESIKO

KODE HS

SLA MAX

LAMA LAYANAN

1

Benih Kapas

A

Tinggi

1207.21.00.00

21

21

2

Benih Kelapa Sawit

A

Tinggi

1207.10.10.00

21

 21

ALUR TINDAKAN MEDIA PEMBAWA HPHK/OPTK KATEGORI SEDANG

 

STANDAR WAKTU LAYANAN BERDASARKAN KATEGORI MEDIA PEMBAWA HPHK KATEGORI RESIKO SEDANG

STANDAR WAKTU LAYANAN BERDASARKAN KATEGORI MP HPHK RESIKO SEDANG

BBKP MAKASSAR 2016

NO

JENIS KOMODITAS

GOLONGAN

RESIKO

KODE HS

SLA (Hari) MAX

 

MBM, CFM, PPM

B

Sedang

0206.29.00.00

4

2

Daging sapi

B

Sedang

4101.50.10.10

4

3

Daging ayam

B

Sedang

0207.13.00.00

4

4

Daging babi

B

Sedang

0203.22.00.00

4

STANDAR WAKTU LAYANAN BERDASARKAN KATEGORI MEDIA PEMBAWA OPTK KATEGORI RESIKO SEDANG

STANDAR WAKTU LAYANAN BERDASARKAN KATEGORI MP OPTK RESIKO SEDANG

BBKP MAKASSAR 2016

NO

JENIS KOMODITAS

GOLONGAN

RESIKO

KODE HS

SLA (Hari) MAX

1

Gandum Biji

B

SEDANG

1001.19.00.00

4

 2

Bawang Putih

B

SEDANG

0703.20.90.00

4

3

Bawang Merah

B

SEDANG

0703.10.29.00

4

 4

Cabe Merah

B

SEDANG

0709.60.10.00

4

STANDAR WAKTU LAYANAN BERDASARKAN KATEGORI MEDIA PEMBAWA HPHK KATEGORI RESIKO RENDAH

STANDAR WAKTU LAYANAN BERDASARKAN KATEGORI MP HPHK RESIKO RENDAH

BBKP MAKASSAR 2016

NO

JENIS KOMODITAS

GOLONGAN

RESIKO

KODE HS

SLA (Hari) MAX

 1

Kulit Jadi (Finished)

C

RENDAH

4107.19.00.00

1

 2

Kulit Jadi (Wet Blue)

C

RENDAH

4105.10.90.00

1

3

Pakan Hewan

C

RENDAH

2309.10.0000

1

 4

Premiks/Suplemen

C

RENDAH

2309.90.2000

1

5

Lemak

C

RENDAH

0209.00.100

1

STANDAR WAKTU LAYANAN BERDASARKAN KATEGORI MEDIA PEMBAWA OPTK KATEGORI RESIKO RENDAH

STANDAR WAKTU LAYANAN BERDASARKAN KATEGORI MP OPTK RESIKO RENDAH

BBKP MAKASSAR 2016

NO

JENIS KOMODITAS

GOLONGAN

RESIKO

KODE HS

SLA (Hari) MAX

LAMA LAYANAN

 1

Tripleks

C

RENDAH

4413.00.00.00

1

3

 2

Bungkil Jagung

C

RENDAH

2306.90.10.00

1

3

 3

Bungkil Kedele

C

RENDAH

2308.00.00.00

1

3

 4

Kacang Mede

C

RENDAH

0801.32.00.00

1

3

 5

Tepung Jagung

C

RENDAH

1102.20.00.00

1

3

 6

Tepung Kedele

C

RENDAH

1208.10.00.00

1

3

SISTEM DAN MEKANISME PROSEDUR

A. Prosedur Pelayanan Dokumen Karantina Hewan (Health Certificate)

    1. Prosedur tindakan dokumen masuk ( Impor dan Masuk Domestik)

  • Pengguna jasa mengajukan permohonan pemeriksaan karantina (KH-1) terhadap hewan secara online atau manual beserta dokumen kelengkapannya ditujukan kepada Kepala Balai melalui petugas penerimaan dokumen (pendok) untuk dilakukan analisis dan verifikasi dokumen;
  • Petugas pendok menyerahkan KH-1 beserta dokumen kelengkapannya kepada pejabat yang ditunjuk kepala Balai;
  • Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Tugas (KH-2);
  • Pejabat fungsional melaksanakan tindakan karantina berdasarkan surat tugas;
  • Pejabat fungsional menyampaikan hasil tindakan karantina kepada Pejabat yang ditunjuk;
  • Pejabat yang ditunjuk menerima laporan hasil tindakan karantina dan disposisi untuk dilakukan tindakan karantina selanjutnya;
  • Pejabat fungsional Medik Veteriner menerbitkan sertifikat keehatan hewan (KH-9), sertifikat Sanitasi Produk Hewan (KH-10) atau sertifikat benda lain (KH-11) atau sertifikat pelepasan karantina hewan (KH-12)
  • Pejabat yang ditunjuk menyerahkan sertifikat karantina (KH-9, KH-10, KH-11, KH-12) kepada pengguna jasa setelah pengguna jasa menunjukkan bukti pembayaran PNBP.Pejabat yang ditunjuk menyerahkan sertifikat karantina (KH-9, KH-10, KH-11, KH-12) kepada pengguna jasa setelah pengguna jasa menunjukkan bukti pembayaran PNBP.

2. Prosedur tindakan dokumen keluar ( Ekspor dan Keluar Domestik)

  • Pengguna jasa mengajukan permohonan pemeriksaan karantina (KH-1) terhadap hewan secara online atau manual beserta dokumen kelengkapannya ditujukan kepada Kepala Balai melalui petugas penerimaan dokumen (pendok);
  • Petugas pendok menyerahkan KH-1 beserta dokumen kelengkapannya kepada Pejabat yang ditunjuk;
  • Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Tugas (KH-2);
  • Pejabat yang ditunjuk menyerahkan surat tugas (KH-2) kepada Pejabat Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner;
  • Pejabat fungsional melaksanakan tindakan karantina berdasarkan surat tugas;
  • Pejabat fungsional menyampaikan hasil tindakan karantina kepada Pejabat yang ditunjuk;
  • Pejabat yang ditunjuk menerima laporan hasil tindakan karantina dan disposisi untuk dilakukan tindakan karantina selanjutnya;
  • Pejabat fungsional Medik Veteriner menerbitkan Sertifikat Kesehatan Hewan (KH-9), Sertifikat Sanitasi Produk Hewan (KH-10) atau Sertifikat Benda Lain (KH-11) atau Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (KH-12)
  • Berdasarkan sertifikat KH-10/KH-11/KH-12, bendahara penerima menerbitkan kuitansi sebagai bukti pengguna jasa dalam proses pengambilan sertifikat karantina (KH-9. KH-10,KH-11,KH-12);
  • Pejabat yang ditunjuk menyerahkan sertifikat karantina (KH-9, KH-10, KH-11, KH-12) kepada pengguna jasa setelah pengguna jasa menunjukan bukti pembayaran PNBP.

B. Waktu Pelayanan

C. Biaya/Tarif Layanan

Pengenaan PNBP berdasarkan Peraturan Pemerintah No.48 tahun 2012 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian Pertanian yang pembayarannya langsung di setorkan kepada rekening Bendahara Penerima PNBP. Besaran tarif PNBP dapat dilihat di konter pelayanan atau di website BBKP Makassar.
Dalam hal pemberlakuan perubahan biaya/tarif pelayanan yang belum mendapatkan persetujuan dalam peraturan pemerintah harus menggunakan biaya/tarif pelayanan yang masih berlaku.

D. Produk Layanan

Produk layanan BBKP Makassar berupa dokumen sertifikat kesehatan hewan (HC: KH-9; KH-10; KH-11; KH-12) dan sertifikat kesehatan tumbuhan (PC:KT-10/KT-12). Dalam penerbitan sertifikat kesehatan dan sertifikat pelepasan karantina hewan dilakukan melalui tahapan pelayanan berdasarkan alur penyelenggaraan pemberian pelayanan, seperti permohonan KH-5, KH-7 sampai dengan KH-12. Untuk penerbitan sertifikat kesehatan dan sertifikat pelepasan karantina tumbuhan, tahapan pelayanan karantina tumbuhan dikeluarkan dokumen SP-1,KT-2, KT-9, penolakan, pemusnahan, penahanan, perlakuan, NNC, SP- 7. Produk layanan ini memperhatikan terhadap pelayanan yang berkaitan dengan kategorisasi risiko media pembawa.
Pemberian pelayanan dalam penetapan Instalasi Karantina Hewan dan Instalasi Karantina Tumbuhan dikeluarkan produk layanan berupa rekomendasi.
Pemberian pelayanan terhadap pengujian laboratorium berupa sertifikat/laporan hasil uji laboratorium.
Produk layanan BBKP Makassar berupa Sertifikat Karantina sebagai hasil pelaksanaan tindakan karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati meliputi :
a. Pelayanan karantina hewan, terdiri dari :
   1) Sertifikat Kesehatan Hewan (KH-9);
   2) Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (KH-12).
b. Pelayanan karantina produk hewan, terdiri dari :
   1) Sertifikat Sanitasi Produk Hewan (KH-10);
   2) Surat Keterangan Benda Lain (KH-11);
   3) Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (KH-12).
c. Pelayanan karantina Benih/bibit tumbuhan, terdiri dari :
   1) Sertifikat pelepasan karantina tumbuhan (KT-9);
   2) Phytosanitary certificate (KT-10);
   3) Sertifikat Karantina Tumbuhan Antar Area (KT-12).
d. Pelayanan karantina hasil tumbuhan, terdiri dari :
   1) Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan/Keamanan PSAT (KT-9);
   2) Phytosanitary Certificate (KT-10);
   3) Sertifikat Karantina Tumbuhan Antar Area (KT-12).

E. Sarana dan Prasarana Fasilitas

BBKP Makassar menetapkan, menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana untuk mencapai kesesuaian persyaratan pelayanan.
Sarana dan Prasarana mencakup antara lain :

  • Kapasitas ruang pelayanan sesuai dengan jumlah pengguna jasa yang secara rutin mendapatkan pelayanan;
  • Ruang kerja dan peralatan yang memenuhi kenyamanan dan keamanan serta menjamin terpeliharanya kesehatan petugas pelayanan;
  • Tersedia jumlah dan jenis peralatan komputer dan program aplikasinya, genset sesuai kapasitas untuk memastikan proses pelayanan berjalan dengan mudah, cepat dan lancar;
  • Tersedianya area dan sarana internet, pelayanan penggandaan, telekomunikasi.