Pengaduan Dapat Disampaikan di Tlp: 581323 / 3632216, Fax: 581326 / 3616430, email: bbkp.makassar@gmail.com dan di website www.bbkp-makassar.com

SOSIALISASI SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

Makassar, 30 November 2017.

Sosialisasi Manajemen Anti Penyuapan. Karantina Pertanian berupaya menjadi pioneer penerapan Anti Suap di Indonesia.

Di Hotel Dalton, dilaksanakan acara Sosialisasi penerapan sistem manajemen anti penyuapan,dalam upaya mendorong komitmen di lingkungan internal Karantina dan institusi pemerintah dan swasta secara bersama sama berkomitmen terhadap pencegahan dan pemberantasan Suap,Pungli,Gratifikasi dan Korupsi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai ASN, Balai Besar Karantina Pertanian Makassar. Dengan melakukan langkah cepat, dalam mendorong dan akselerasi penerapan SNI ISO 37001: 2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk mendukung peningkatan kinerja yang berkualitas,efesien, efektif, transparansi dan akuntabilitas. BBKP Makassar, mengundang 150 pemakai jasa,dan 17 instansi terkait, dalam acara tersebut.
BBKP Makassar secara proaktif mengajak membangun bersama pencegahan dan pemberantasan korupsi. Komitmen ditandai dengan penandatangan bersama pihak Karantina Pengguna jasa Kepolisian institusi Pelabuhan dan Bandara diatas kertas bermaterai, Komitmen anti suap bagi seluruh pegawai. membangun budaya jujur, transparan, terbuka, dan patuh.dengan peraturan.

Sistem ini sejalan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang tengah digalakkan pemerintah. Serta secara signifikan memperbaiki posisi Corruption Perception Index Indonesia.
3 tim Auditor, dari PT Garuda sertifikasi,telah melakukan audit selama tiga hari mengaudit sistem manajemen di lingkup BBKP Makassar, menyatakan bahwa BBKP Makassar, telah implementasikan SMAP dengan baik dan penuh tanggungjawab, sambil menunggu keputusan audit diharapkan Karantina Makassar dapat menjadi pioneer di Indonesia penerapan anti suap.

Sebelumnya, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, yang salah satunya mencakup inisiasi Sertifikasi SNI ISO 37001:2016.

Dalam sambutan Kepala Balai mengatakan, sampaikan kepada kami bila ada pegawai kami,yang tidak komit untuk suap menyuap.
Hadir pula Kepala Perwakilan Ombudsman perwakilan Sul Sel, Subhan Djoer, SH, MH, menyampaikan dalam statemennya, harus sesuai dengan alur persayaratan yang jelas, sesuaikan dengan prosedur yang berlaku.
Prosedur membantu organisasi mengendalikan praktek penyuapan dengan menyediakan sejumlah langkah penting diantaranya penetapan kebijakan anti-penyuapan, penunjukan petugas yang berkewenangan untuk mengawasi kepatuhan terhadap praktik anti-penyuapan, demikian kata kedua Narasumber dari BSN, Murni Aryani, dan Septiana Isnaeni.
Tanya jawab dari para undangan di jawab dengan lugas oleh kedua narasumber.

#NoPungli
#KarantinaMakassar